Artikel Hukum+

Alamat

  • Jln. Pelangi, No 88, Kampung Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415

Seruduk Aturan, YARA Minta Mendagri Batalkan SK Mutasi

Seruduk Aturan, YARA Minta Mendagri Batalkan SK Mutasi
Ketua YARA Subulussalam, Edi Sahputra, S.Sos

SUBULUSSALAM – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kota Subulussalam melayangkan surat kepada Menteri Dalam Negeri terkait mutasi sejumlah pejabat yang dilakukan Walikota Subulussalam, H. Merah Sakti pada tanggal 15 Desember tahun 2017 lalu.

Isi surat dengan nomor : 01/YARA-SBS/I/2018 tertanggal 2 Februari 2018 itu, YARA menilai bahwa pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan sejumlah PNS tersebut cacat hukum. Ketua YARA Perwakilan Kota Subulussalam Edi Sahputra Bako kepada rakyat aceh, Selasa (2/1) mengatakan, mutasi yang dilakukan Walikota tersebut jelas telah melanggar pasal 71 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota.

Dimana pasal tersebut, Kepala Daerah dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri “ penetapan pasangan calon Kepala Daerah sesuai jadwal dari KIP jatuh pada tanggal 12 Februari 2018. Jika dihitung mundur dari tanggal mutasi hanya tinggal dua bulan “ kata Edi.

Mutasi yang sama, YARA juga menilai bahwa Walikota Subulussalam telah melanggar pasal 83A ayat 2 Undang-undang nomor 24 Tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dimana 1 dari 3 orang PNS yang dilantik sebagai pelaksana tugas adalah seorang guru Sekolah Dasar dipromosikan menjadi Plt Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, yang juga sebelumnya tidak ada pengusulan ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

“ Undang-undang jelas mengamanatkan bahwa Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan bupati/walikota melalui gubernur. Tapi setelah kami konfirmasi ternyata tidak ada usulan ke Kementerian Dalam Negeri “ jelas Edi.

Selain itu, Edi juga mengatakan bahwa Walikota Subulussalam, sengaja mengosongkan 3 (tiga) kursi jabatan Sekretaris diantaranya, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong, ditambah satu kursi jabatan Kepala Bagian Humas dan Protokol Setdako Subulussalam “ kenapa jabatan strategis seperti itu dikosongkan, apakah ini senjata jitu menjelang Pilkada “ sebutnya.

Kata Edi, pelantikan pejabat eselon yang dilakukan Walikota Subulussalam, Merah Sakti itu kental dengan kepentingan politikPilkada 2018 mendatang. Sebab, tambah Edi, istri Merah Sakti kini digadang-gadangkan menjadi salah satu bakal calon Walikota Subulussalam “ kami perhatin dan peduli terhadap mereka yang dimutasi tanpa melihat aturan yang ada. Mutasi itu memang hak progratif Kepala Daerah tetapi jangan melanggar aturan yang sudah ditentukan. Itu namanya penzaliman terhadap PNS.

 

Sumber : Harian Rakyat Aceh

comments

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional