Artikel Hukum+

Alamat

  • Jln. Pelangi, No 88, Kampung Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415

Pemerintah Aceh dan DPRA Harus Lawan KPU RI

Pemerintah Aceh dan DPRA Harus Lawan KPU RI
Safaruddin (Foto: Serambi Indonesia)

[Banda Aceh] – Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mendesak Pemerintah dan DPR Aceh untuk melakukan perlawanan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Rabu (10/01/2018).

Pasalnya KPU telah mengeluarkan surat Nomor 14/PP.06-SD/05/SJ/I/2018 dengan Perihal Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

“Tindakan KPU ini jelas telah melawan UU No 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), sebagaimana di sebut dalam Pasal 56 UUPA,” kata Safaruddin selaku ketua YARA dalam rilis yang diterima aceHTrend.

Safaruddin menjelaskan dalam UUPA Anggota KIP diusulkan oleh DPRA dan ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Gubernur. Anggota KIP kabupaten/kota diusulkan oleh DPRK ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh bupati/walikota.

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), DPRA/DPRK membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP.

Jika merujuk pada pasal 571 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di sebutkan “Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633), sedangkan kedua pasal tersebut hanya mengatur tentang jumlah anggota KIP (pasal 57) dan tentang Penitia Pengawas Pemilihan Aceh (pasal 60 ayat (1) dan (2), bukan tentang pemilihan KIP di Aceh, karena itu kewenangan memilih KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota tetap menjadi kewenangan DPRA dan DPRK nukan menjadi kewenangan KIP, KPU perlu memperhatikan bahwa UUPA bersifat khusus dan mengatur Aceh secara Khusus.

Kecuali hal hal yang tidak di atur dalam UUPA dapat di atur dengan peraturan Perundangan lainnya, tetapi sepanjang itu di atur secara tegas dalam UUPA maka kewenangan tersebut tidak boleh di ganggu dengan aturan lainnya.

“Untuk itu kami meminta KPU untuk mencabut surat tersebut untuk KIP Aceh, dan meminta DPRA dan Pemerintah Aceh untuk melakukan perlawanan terhadap KPU yang dengan selembar surat yang di tandatangani oleh seorang Sekretaris Jenderal KPU dengan lancang telah menghilangkan satu pasal dalam UUPA yang secara hukum setara dengan UU No 7 tahun 2017,” ujar Safaruddin

Safaruddin menambahkan Pasal 57 (1) UUPA Anggota KIP Aceh berjumlah 7 (tujuh) orang dan anggota KIP kabupaten/kota berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur masyarakat. (2) Masa kerja anggota KIP adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pasal 60 UUPA panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan kabupaten/kota dibentuk oleh panitia pengawas tingkat nasional dan bersifat ad hoc. Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Undang-Undang ini diundangkan.

Anggota Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masing-masing sebanyak 5 (lima) orang yang diusulkan oleh DPRA/DPRK.

“Masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota,” tutur Safaruddin.

 

Sumber: acehtrend

comments

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional